Soal Aturan Karyawan Pasutri PT KAI, Ini Anjuran Disnaker

soal-aturan-karyawan-pasutri-pt-kai-ini-anjuran-disnaker Sekjen SPKA, Agus Budi Dwi Santoso (duduk kedua dari kiri). (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS, Bandung -- Terbitnya, peraturan manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tentang karyawan dan pekerja berstatus suami istri menimbulkan reaksi para karyawannya. Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menolak peraturan itu.

SPKA menilai terbitnya regulasi itu melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu tanpa ada pembahasan. Artinya, SPKA menyatakan terbitnya regulasi itu secara sepihak. Guna menuntaskan permasalahan itu, beberapa waktu silam, SPKA mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung. 

"Kami menuntut manajemen agar mencabut penambahan kalimat 'penempatan dalam satu tempat kedudukan' yang tertuang pada peraturan direksi karena tidak sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)," tegas Sekretaris Jenderal SPKA, Agus Budi Dwi Santoso. Budi, sapaan akrabnya, mengungkapkan, belum lama ini, pihaknya menerima surat yang diterbitkan Disnaker Kota Bandung berkenaan dengan hasil pertemuan jajarannya tersebut. 

Budi menyatakan, apabila manajemen tetap tidak merespon penuntutan pembatalan peraturan tentang karyawan berstatus suami istri itu, pihaknya tetap memperjuangkannya. "Kami berencana menempuh opsi terakhir, yaitu aksi mogok kerja. Kami harap, manajemen secepatnya merespon penuntutan kami," tutup Budi.

Sementara itu, dalam surat yang ditandatangani Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifuddin, dan 3 mediator, yaitu Siti Hadidjah Maulidia, Asep Rahayu Mardana, dan Terdi Ronman, ada beberapa hal yang menjadi anjuran Disnaker Kota Bandung.Dalam surat yang terbit pada Senin 9 Juli 2019 itu, Disneker Kota Bandung meminta PT Kereta Api Indoensia (KAI) (Persero) supaya meninjau-ulang Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.314/III/I/KA-2018 tentang Peraturan Pernikahan Bagi Pekerja pada Lingkungan PT KAI (Persero). 

Kemudian, meminta PT KAI (Persero) kembali menyesuaikan keududkan para pekerjanya yang berstatus suami-istri berdasarkan PKB. Disnaker Kota Bandung pun meminta SPKA dan PT KAI (Persero) menjawab anjuran tersebut secara tertulis maksimal 10 hari sejak surat tersebut terbit. Jika salah satu atau kedua pihak tidak menanggapi surat itu, penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Sayangnya, Kepala Humas PT KAI (Persero), Edy Kuswoyo, sulit dihubungi. Pindainews mencoba menghubunginya melalui sambungan telepon, tetapi tidak ada jawaban. Selain itu, saat saat Pindainews.com menghubunginya melalui pesan singkat Whatsapp, hingga berita ini tayang, Edy pun belum menanggapinya.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar