BJB Siapkan Skema Relaksasi Kredit Mikro

bjb-siapkan-skema-relaksasi-kredit-mikro bank bjb siapkan skema realksasi kredit bagi UMKM.. (pindainews/ISTIMEWA)

PINDAINEWS, Bandung -- Mewabah dan menyebarnya virus corona di Indonesia, termasuk Jaba, membuat banyak sektor, utamanya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk ekonomi, terganggu. 

Karenanya, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus demi menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan pemerintah itu didukung oleh terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.11/POJK.03/2020.

Isinya, Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang mendorong restrukturisasi kredit guna mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang berpotensi tergerus.

Melihat kondisi itu, sejumlah perbankan menerapkan skema restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi para debitur UMKM, dan pekerja mandiri. Penerapan skema pun segera digulirkan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb.

"Kami siap melakukan paya-upaya penyesuaian atas kebijakan perseroan, khususnya pada segmen pembiayaan. Saat ini, kami menyusun pedoman implementasi restrukturisasi dan relaksasi kredit guna menstimulasi perekonomian nasional," tandas Vice President Corporate Secretary Division bank bjb, Widi Hartoto, Sabtu (28/3/2020).

Widi mengutarakan, OJK memberikan sejumlah opsi rekomendasi kebijakan kepada perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk menurunkan suku bunga, penambahan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi modal.



(istimewa)

Adanya opsi-opsi rekomendasi OJK itu, Widi menyataan, pihaknya siap mematuhi instruksi pemerintah yang bertujuan menopang perekonomian Indonesia, khususnya sektor UMKM. "Saat ini, kami memilah skema restrukturisasi dan relaksasi. Caranya, kami  mengidentifikasi prospek dan kinerja keuangan debitur," ucapnya. 

Widi berpendapat, kebijakan-kebijakan stimulasi perekonomian menjadi hal penting. Semangat mutualisme, lanjutnya, harus dikedepankan semua pihak. 

Penyesuaian kebijakan pembiayaan, tambahnya, merupakan upaya responsif kami yang berorientasi pada kepentingan bersama. Saat ini, sambungnya, pihaknya masih menggodok kebijakan agar skema restrukturisasi berdampak signifikan. 

Selama proses penyusunan ketentuan baru berlangsung, imbuh Widi, kebijakan pembiayaan yang semula disepakati perusahaan dan nasabah tetap berlaku. Pedoman implementasi kebijakan yang tengah disusun pihaknya, kata Widi, harapannya memberi kemudahan dan keluasan bagi nasabah.

Widi menjelaskan, berdasarkan POJK itu, restruktruisasi dan relaksasi berlaku bagi nasabah berplafon tidak melebihi Rp 10 miliar dan berlaku maksimal satu tahun. Kelonggaran cicilan, terang Widi, lebih tertuju pada debitur kecil sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian, yang punya kewajiban membayar kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

"Katagori debitur yang memperoleh perlakuan khusus ini adalah mereka yang terdampak penyebaran virus corona, baik langsung maupun tidak langsung," katanya. 

Dalam hal ini, ucap Widi, OJK pun mengarahkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank senantiasa berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai, tegas dia, situasi ini dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Widi menegaskan, pihaknya siap menjalankan mandat demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung perekonomian nasional sebaik mungkin seraya tetap mengedepankan prinsip prudential banking. 

"Pemantauan yang ketat selama proses restrukturisasi menjadi langkah pasti guna menjaga kualitas kredit yang pada gilirannya menopang pertumbuhan perseroan," tutup Widi.


BACA JUGA : 

 

Perangi Corona, Ini Langkah BJB Lainnya

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar