Jabar Masuk Daftar Tertinggi Kasus Corona, Luhut Minta Ini kepada Emil

jabar-masuk-daftar-tertinggi-kasus-corona-luhut-minta-ini-kepada-emil Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Ridwan Kamil. (Dok Humas Pemprov Jabar)

PINDAINEWS - Jawa Barat masuk sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Situasi dan kondi ini membuat Pemprov Jabar, dalam hal ini Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dituntut lebih sigap menyiapkan sejumlah langkah penanganan terhadap pasien COVID-19.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta gubernur di delapan provinsi penyumbang terbesar kasus COVID-19 untuk menyiapkan hotel bintang dua atau tiga untuk dijadikan pusat karantina bagi pasien tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG) atau yang bergejala ringan untuk isolasi diri.

Seperti disampaikan Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, Jumat (18/9/2020), permintaan itu disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi pengendalian COVID-19 secara virtual, Kamis (17/9).

"Pak Menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," katanya.

Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, menurut Jodi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga diminta Luhut untuk terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan.

"Pak Menko minta Pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," katanya.

Lebih jauh, Jodi juga mengatakan bahwa dalam rakor bersama para kepala daerah itu, Luhut meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan kebutuhan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien COVID-19.

"Beliau ingin ada standar obat bagi pasien COVID-19 di semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," tambahnya.

Luhut, kata dia, juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah fokus menangani COVID-19 sampai akhir tahun.

"Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita COVID sebelum vaksin atau obat COVID ditemukan, tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis, maka laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan dan angka kematian dapat diturunkan," imbuhnya.

Khusus kepada aparat TNI dan Polri, lanjut Jodi, Luhut juga meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan disiplin.

Sementara itu Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan pemanfaatan hotel untuk sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.

"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan, dengan rekomendasi puskesmas setempat," jelasnya.

Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan masukan di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita COVID-19 antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat.

Selain itu Ridwan Kamil juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat belajar aplikasi pemantauan COVID-19 yang telah digunakan di ibu kota.

Ada pula masukan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta agar ada format baku dari Kemenkes tentang penghitungan angka kematian penderita COVID-19.

Hadir dalam rakor pengendalian COVID-19 itu antara lain Kepala BNPB Doni Monardo, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dr Alexander K Ginting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Selain itu, hadir pula para petinggi TNI dan Polri dari delapan provinsi utama.

Editor: Mohamad Taufik

Komentar