Jurus PT KAI Jaga Keselamatan pada Perlintasan

jurus-pt-kai-jaga-keselamatan-pada-perlintasan . (pindainews/ISTIMEWA)

PINDAINEWS, Bandung -- Hingga kini, kedisiplinan masyarakat di Indonesia saat berlalu lintas, khususnya, saat melalui perlintasan sebidang, sangat rendah. Buktinya, para pengendara, terutama sepeda motor, yang menerobos sebidang meski pintu perlintasan sudah menutup.

Akibatnya, tidak jarang terjadi kecelakaan. Padahal, secara tegas, Undang Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, bahwa para pengendara wajib mendahulukan laju kereta. 

Payung hukum lainnya, yaitu UU Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian. Pasal 124 UU 23/2007 menyatakan, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Melihat kondisi itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) terus melakukan sosialisasi tentang kedisiplinan saat melintasi perlintasan sebidang. "Sosialisasi terus kami lakukan. Ini agar masyarakat kian paham dan taat aturan sehingga keselamatan tetap terjaga dan sekaligus upaya meminimalisir kecelakaan," tandas Executive Vice President PT KAI Daop 2 Bandung, Iwan Eka Putra, pada sela-sela Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Stasiun Andir, Jalan Ciroyom Bandung, Rabu (14/10/2020).

Saat ini di wilayah kerja PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, sebut Iwan, secara total, terdapat 553 perlintasan sebidang. Sebanyak 112 titik merupakan perlintasan resmi, dan 441 lainnya tidak resmi. 

Hingga awal Oktober, tukas Iwan, PT KAI (Persero) menutup 10 titik perlintasan sebidang tidak resmi. Tujuannya, normalisasi jalur kereta dan menjaga keselamatan.

Mengenai angka kecelakaan, Iwan menuturkan, mengacu pada data PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, periode Januari-awal Oktober 2020, terjadi 25 kasus kecelakaan, termasuk perlintasan sebidang. Selama periode itu, jumlah korban tewas sebanyak 15 orang dan 10 orang lainnya luka serius.

Sebenarnya, ungkapnya, ada sanksi bagi yang para pelanggar aturan itu. Yakni, jelasnya, berdasarkan pasal 296 UU 22/2009, berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000.

Berkenaan dengan sanksi itu, Iwan mengutarakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan beberapa stake-holder. "Di antaranya, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung," tutup dia. 

BACA JUGA : 


Tetap Bandel Terobos Perlintasan Kereta, Sanksi Menanti


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar