DPRA Aceh Belum Tindak Lanjuti Keppres Pemecatan Irwandi Yusuf

dpra-aceh-belum-tindak-lanjuti-keppres-pemecatan-irwandi-yusuf Gubernur Aceh Non-Aktif, Irwandi Yusuf (kemeja putih).. (antaranews.com)

PINDAINEWS -- Sebaiknya, para pejabat, termasuk kepala daerah, baik gubenur maupun walikota-bupati, sebaiknya, benar-benar menunaikan perannya secara profesional dan tidak melakukan kecurangan demi menumpuk kekayaan, seperti korupsi.

Pasalnya, sangat mungkin, seorang pejabat harus kehilangan jabatannya karena korup. Seperti yang dialami Irwandi Yusuf. Pria ini harus kehilangan jabatannya sebagai Gubernur Aceh.

Penyebabnya, terbukti mengorupsi dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran (TA) 2018. Pada putusan kasasi, Mahkamah Agung memvonis Irwandi berupa hukuman penjara selama 7 tahun plus denda Rp 300 juta ditambah subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Akibatnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, memecat Irwandi sebagai Gubernur Aceh, yang kini, mendekam di dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. Pemecatannya melalui Keputusan Presiden.

Kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dalimi, mengungkapkan, sebenarnya, Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh 2017-2022. "Pimpinan DPRA sudah menerima keppres itu. Pada 12 Agustus 2020, saya melihat surat itu di dalam ruang Wakil Ketua III DPRA," tandas Dalimi.

Akan tetapi, ungkap Dalimi, sejak penerimaan keppres itu, DPRA belum memprosesnya. Bahkan, sambung dia, hingga kini, belum ada jadwal atau agenda paripurnanya.

Dalimi mengaku tidak mengetahui tindak lanjut keppres itu. Seharusnya, lanjut dia, setelah keppres diterima, harus segera ada pengumuman dan pembacaannya dalam paripurna.

Berdasarkan Undang Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 23 ayat (1) huruf d, jelasnya, DPR Aceh punya beberapa tugas serta kewenangan. Antara lain, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Sayangnya, masih berdasarkan kabar yang diwartakan LKBN Antara, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, belum menyampaikan keterangan apa pun perihal keppres pemberhentian Irwandi itu.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar