Hampir 70 Persen Masyarakat Tidak Paham Omnibus Law

hampir-70-persen-masyarakat-tidak-paham-omnibus-law AKsi unjuk rasa UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.. (antaranews.com)

PINDAINEWS -- Terbit dan sahnya Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan beragam reaksi. Buktinya, pasca pengesahan UU itu, terjadi aksi unjuk rasa masif di hampir seluruh kota Indonesia, yang sayangnya, diwarnai kerusuhan dan vandalisme.

Sepertinya, terjadinya ujuk rasa itu karena masih banyak publik yang belum memahami UU Omnibus Law CIpta Kerja. Berdasarkan survei Indometer, sebanyak 68,8 persen masyarakat tidak paham UU Cipta Kerja. Artinya, hanya 31,2 persen yang memahaminya.

"Sedikit masyarakat yang mengetahui dan memami UU Cipta Kerja, yaitu sekitar 30 persen," tandas Direktur Eksekutif Survei Indometer, Leonard SB, melalui siaran persnya, kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Jumat (16/10/20200).

Mayoritas publik yang memahami UU itu, lanjutnya, setuju atas pemberlakuan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu sekitar 90,1 persen. Sisanya, sambung dia, ada yang menolak dan menyatakan tidak tahu, yakni masing-masing 8,6 persen dan 1,3 persen. 

Leonard meneruskan, tentunya, hal itu menjadi sebuah catatan bagi pemerintah. Catatan itu berkenaan dengan kurang terkomunikasikannya rumusan kebijakan strategis kepada publik. Situasi ini, lanjutnya, menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi. "Tudingan-tudingan dan hoaks yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja pun beredar," sambungnya.

Leonard meneruskan, hasil survey menunjukkan, 75,4 persen kalangan sepakat bahwa UU Cipta Kerja bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Sisanya, masing-masing 13,4 persen dan 11,3 persen, menyatakan tidak setuju serta tidak tahu atau abstain.

Soal perizinan, katanya, sebanyak 72,1 persen menyatakan setuju, 15,7 persen tidak setuju, dan 12,2 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Lalu, berkenaan dengan peran UU Cipta Kerja sebagai sarana memulihkan ekonomi nasional, sebanyak 69,4 persen setuju, 19,9 persen tidak setuju, 10,7 persen menyatakan.

"Tentang UU Cipta Kerja sebagai penopang perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah),  sebanyak 65,3 persen responden setuju. Lalu, 23,1 persen lainnya tidak setuju. Sisanya, 11,6 persen, mengaku tidak tahu," urainya.

Sebagai pendorong investasi, Leonard menambahkan, sebanyak 60,5 persen responden sepakat. Kemudian, kata dia, sekitar 19,0 persen tidak setuju. Sisanya, 20,5 persen tidak tahu. 

Sedangkan peran UU Cipta Kerja sebagai alat penyederhana birokrasi, sebanyak 56,1 persen sepakat, 15,7 persen tidak setuju, dan 28,2 persen tidak tahu.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar