Menaker Terbitkan Surat Edaran UMP Provinsi 2021

menaker-terbitkan-surat-edaran-ump-provinsi-2021 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (antaranews.com)
PINDAINEWS-- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19, ia meminta para Gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran tersebut.

Menurutnya, penting bagi setiap provinsi menyesuaikan itu demi kepentingan bersama. "Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," katanya dilansir Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Rabu (29/10/2020).

Menurut Ida, saat ini sudah ada 18 provinsi yang telah menyepakati surat edaran tersebut. Di antaranya, Provinsi Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Kendati demikian, pihaknya hanya mengusulkan soal penetapkan UMP di setiap daerah dengan melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur. Kemnaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional," ujarnya.

Dalam surat edaran ini kata Ida, pemerintah meminta agar UMP tidak naik. Namun begitu, bukan berarti pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja.

"Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di daerah masing-masing," ucapnya.

"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi," imbuhnya.

Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Editor: Pesa S

Komentar