Netralitas ASN dalam Pilkada Masih Jadi Sorotan

netralitas-asn-dalam-pilkada-masih-jadi-sorotan Netralitas ASN jadi sorotan. (net)
PINDAINEWS-- Hampir setiap perhelatan pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, maupun pemilu presiden, isu netralitas ASN selalu menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Sebab, netralitas ASN menjadi masalah yang kerap muncul.

Kementerian Dalam Negeri bahkan sampai menegur 67 kepala daerah dan memberi waktu tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh menyebut  persoalan tersebut sebagai 'ritual politik lima tahunan, karena setiap lima tahun pasca-pemilihan kerap muncul tsunami birokrasi. Banyak ASN yang dicopot dan ada juga ASN yang dinonjob​​​​​​​kan. 

”Di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 2 huruf f yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," katanya dikutip LKBN Antara, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya, pada dasar hukum yang sama, terutama pada Pasal 31 Ayat 1, terdapat asas-asas netralitas yaitu netral, tidak berpihak, bebas konflik kepentingan, bebas intervensi politik, adil, dan melayani. Intinya, ASN harus dapat menjalankan perannya melayani masyarakat tersebut secara profesional dan tidak membuat konflik ketika pemilihan umum akan digelar.

"Apalagi dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu, ASN secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab pada prosesnya. Netralitas ASN dapat dikatakan sebagai refleksi penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil," ujarnya.

Ia menambahkan, Oleh karena itu, ASN berkewajiban menjaga sumber daya negara seperti birokrasi, keuangan, dan kewenangan tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat. Karena dampaknya sangat luas, dan menyangkut kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah. Asas-asas tersebut menjadi bagian dari pedoman Komisi ASN dalam melakukan kegiatan pengawasan, atau dengan kata lain menjaga netralitas ASN berada pada kewenangan KASN. Ditinjau dari jumlah ASN yang harus diawasi oleh KASN, populasinya mencapai 4.121.176 orang ASN dan sekitar 70 persen merupakan ASN pada pemerintah daerah.

"Untuk tahun 2020, KASN melakukan pengawasan terhadap 270 pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tersebar di 224 kabupaten, 37 kota, dan 9 provinsi, bersama-sama dengan Badan Pengawas Pemilu," jelas Zudan.

Menurut hasil survei bidang pengkajian dan pengembangan sistem KASN pada 2018, penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN yang paling dominan adalah adanya motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan/ materi/proyek (43,4 persen), disusul adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon (15,4 persen), kurangnya pemahaman aturan/regulasi tentang netralitas ASN (12,1 persen), adanya intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan (7,7 persen), kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral (5,5 persen), ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal lumrah (4,9 persen), pemberian sanksi lemah (2,7 persen), lainnya (1,6 persen), dan tidak menjawab (6,6 persen).

Dari data di atas, yang sangat menarik adalah bahwa lima jabatan ASN teratas yang melanggar adalah jabatan pimpinan tinggi (27,6 persen), fungsional (24,4 persen), administrator (14,3 persen), pelaksana (12,7 persen), dan kepala wilayah yakni camat dan lurah (9 persen).

Editor: Pesa S

Komentar