Korupsi Indramayu, KPK panggil Ketua DPRD

korupsi-indramayu-kpk-panggil-ketua-dprd Hari ini, KPK periksa Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.. (antaranews.com)

PINDAINEWS -- Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja keras tiada hentinya mengantisipasi sekaligus memberangus praktik korupsi di berbagai daerah, termasuk Jabar. 

Di Jabar, KPK terus mengungkap dugaan kasus suap pengaturan proyek lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu Tahun Anggaran (TA) 2019. Seiring dengan hal itu, hari ini, KPK memanggil dan memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu periode 2019-2024, Saefudin.

"Benar. Hari ini, kami mengagendakan pemeriksaan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Pemeriksaannya sebagai saksi tersangka ARM (Abdul Rozaq Muslim yang merupakan Anggota DPRD Jabar 2019-2024) dalam penyidikan dugaan kasus suap pengaturan proyek lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu TA 2019," tandas Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (13/1/2021), seperti diwartakan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.

Selain Saefudin, sambungnya, pihaknya pun memanggil serta memeriksa 4 saksi lain untuk tersangka yang sama. Mereka, sebutnya, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Yerry Yanuar.

Kemudian, Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, R. Bela Bakti Negara. "Dua  dua saksi lainnya adalah kalangan swasta, Agus Suprapto dan Cucu Suhendar," sebut Ali Fikri.

Pada 16 November 2020, KPK menetapkan Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka baru pengembangan dugaan kasus suap pengurusan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar kepada Pemkab Indramayu TA 2017-2019.

Dugaannya, dalam kasus ini, Abdul Rozaq Musli menerima aliran dana bernilai Rp 8.582.500.000. KPK menjerat Abdul Rozaq Muslim oleh Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang Undang (UU) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001.

KPK pun menetapkan Bupati Indramayu, Supendi, beserta tiga orang lainnya, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu, Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono (WT), dan seorang wiraswasta, Carsa AS. 

Saat ini, ke-4 orang terakhir itu menerima vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang  dan berkekuatan hukum tetap.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar