Tak Buka Perwakilan, KPK Pastikan Surat Edaran di Papua Adalah Palsu

tak-buka-perwakilan-kpk-pastikan-surat-edaran-di-papua-adalah-palsu Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pastikan Surat Tugas dan Edaran di Papua Adalah Palsu. (antaranews.com)

PINDAINEWS.-- Beredarnya surat tugas dan surat edaran di wilayah Provinsi Papua yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan palsu dengan mencatut nama dan tanda tangan Ketua KPK.

"Surat tugas mencantumkan nama dan tanda tangan Ketua KPK (Firli Bahuri)," Ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari LKBN Antara.  Selasa (19/1/2021)

Ia mengungkapkan surat tersebut berisi penugasan kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan, dan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Sedangkan dalam surat edaran, disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK (surat keputusan) atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu," Ujarnya.

Hingga saat ini, ucap dia, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah dan juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.

"KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar," Tandasnya.


Editor: DARMO SURYO

Komentar