PPKM Berlaku Hingga 8 Februari 2021, Jabar Jadi Prioritas

ppkm-berlaku-hingga-8-februari-2021-jabar-jadi-prioritas Tujuh provinsi jadi prioirtas PPKM, termasuk Jabar.. (antaranews.com)

PINDAINEWS -- Masih maraknya wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya antisipasi. Satu di antaranya, menggulirkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Melansir Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, secara resmi, pemerintha, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat (22/1/2021), menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 2/2021, yang ditandatangani Mendagri, Jenderal (Purnawirawan Polisi) Tito Karnavian,  tentang penambahan masa berlakunya PPKM.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, Minggu (24/1/2021) malam, mengiyakan terbitnya Instruksi Mendagri tersebut. Benni mengutarakan, berdasarkan Instrutksi Mendagri Nomor 2/2021 itu, masa berlaku PPKM 26 Januari-8 Februari 2021. Hal itu sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

Benni mengutarakan, secara total terdapat tujuh provinsi yang menjadi prioritas dalam pemberlakuan periode PPKM yang baru itu . "Provinsi itu yakni DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DI (Daerah Istimewa) Yogyakarta, Jatim, dan Bali," tandasnya. 

Untuk kota-kabupaten di Jabar, sambungnya, yang menjadi prioritas yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Raya, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Di Banten, lanjut dia, daerah-daerah prioritas yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kota-kabupaten prioritas di Jateng, ucapnya, yaitu Semarang Raya, Banyumas Raya, serta Surakarta dan sekitarnya.

Di Yogyakarta, sahut dia, terdapat lima kota-kabupaten prioritas. Yaitu, kata Benni, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

"Di Jatim, daerah yang menjadi prioritas yaitu Surabaya Raya dan Malang Raya). Sedangkan di Bali, meliputi Kabupaten Badung serta Kota Denpasar dan sekitarnya," tuturnya.

Putusan pemerintah menambah masa berlakunya PPKM itu, terang dia, berdasarkan monitoring Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) atas pencapaian PPKM tahap I, yaitu 11-25 Januari 2021.

Pengaturan PPKM, jelas dia, antara lain, membatasi tempat atau kerja perkantoran, yaitu berupa penerapan 75 persen Work From Home (WFH) dam 25 persen Work From Office (WFO), yang tentunya, disertai protokol kesehatan secara lebih ketat.

Termasuk, tambah dia, kegiatan belajar mengajar online, pembatasan pelayanan makan di tempat pada restoran, yaitu maksimal 25 persen kapasitas. 

"Pengaturan PPKM itu pun mencakup pembatasan operasional mal dan pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 WIB," tutupnya.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar