Kebijakan Inventasi Miras Tuai Protes Dari Anggota Komite I DPD RI

kebijakan-inventasi-miras-tuai-protes-dari-anggota-komite-i-dpd-ri Kebijakan Inventasi Miras Tuai Protes Dari Anggota Komite I DPD RI. (antaranews.com)

PINDAINEWS.-- Terkait kebijakan perizinan investasi untuk industri minuman keras di Provinsi Papua yang dilontarkan oleh Presiden Joko mengundang berbagai tanggapan. Salah satunya dari Anggota DPD RI Asal Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma.

"Kami minta Presiden mencabut kebijakan investasi minuman keras di Papua," ujar Filep dikutip dari LKBN Antara. Sabtu (27/2/2021)

Anggota Komite I DPD RI tersebut meminta Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan kembali perpres kebijakan perizinan investasi minuman keras yang diteken di awal Februari 2021. kebijakan perizinan investasi bagi industri minuman keras di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021.

"Berdasarkan perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun investor domestik. Selain itu, dengan izin tersebut, koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri minuman keras," Tandasnya.


Editor: DARMO SURYO

Komentar