Miliki NIB Dulu, UMKM pun Mudah Raih Benefit

miliki-nib-dulu-umkm-pun-mudah-raih-benefit UMKM yang miliki NIB bisa peroleh berbagai benefit dan insentif.. (ilustrasi/net)

PINDAINEWS, Bandung -- Dalam dunia usaha, benefit bukan berarti keuntungan atau laba finansial. Namun, benefit bisa bermakna beragam kemudahan, misalnya perizinan, termasuk perlindungan hukum.

Karenanya, agar para pelaku Usaha Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) memiliki beragam benefit, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021,  yang merupakan regulasi turunan Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Melansir Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menenga (UKM) menyerukan, agar memperoleh beragam benefit, sebaiknya, para pelaku UMKM di tanah air, tidak terkecuali Jabar, khususnya, Kota Bandung, memanfaatkan PP Nomor 7/2021.

"Ada berbagai kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam PP Nomor 7/2021 agar memperoleh berbagai benefit," tandas Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga KemenkopUKM, Luhur Pradjarto, Selasa (6/4/2021).

Di antaranya, sebut dia, langkah awal bagi para pelaku UMKM agar memperoleh benefit yakni harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pasalnya, jelas dia, NIB merupakan syarat utama agar UMKM memperoleh berbagai benefit, seperti kemudahan dan insentif, termasuk perlindungan hukum, yakni legalitas.

Dalam PP ini, terangnya, terdapat sejumlah benefit bagi para pelaku UMKM. Antara lain, sebutnya, perizinan tunggal bagi UMK, yang mencakup izin usaha atau Online Single Submission (OSS), sertifikasi Standar Nasional Indoensia (SNI), dan sertifikat halal.

Perizinan, sambung dia, prioritasnya melalui skema on-line. Sedangkan pendaftaran perizinan, dan penambahan masa berlaku izin usaha, sambung dia, tidak terkena biaya. Selain itu, kata dia, pelaku UMKM pun memperoleh pembinaan dan pendampingan. "Sederhananya, apabila sudah memiliki NIB, segalanya meudah," tegas dia.

Sementara dari sisi dukungan, PP Nomor 7/2021 sudah memberikan berbagai upaya. Di antaranya melalui kredit program, di mana usaha UMK dapat menjadi jaminan kredit program pemerintah. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.

Tidak itu saja, lanjutnya, juga terdapat kemudahan alokasi sebesar 40 persen pengadaan barang jasa pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah. Ada juga, tambahnya, bantuan aplikasi pelaporan keuangan serta proses inkubasi standardisasi lembaga inkubator bagi produk-produk UMKM.

Benefit berikutnya, imbuh dia, yakni tersedianya tempat promosi dan pengembangan UMKM, minimalnya 30 persen total luas lahan area komersial, luas tempat penjualan dan/atau tempat promosi yang strategis.

"Biaya sewanya, maksimal 30 persen harga komersial. Ini amanat UU Cipta Kerja. Harapan kami, implementasikan secara baik dan tepat, jangan berbeda dengan fakta lapangan," pinta Luhur.

Bahkan, sahutnya, para UMKM yang memiliki NIB, memperoleh proses insentif perpajakan. Cakupannya, ucap dia, yakni insentif pajak penghasilan, kepabeanan, dan retribusi.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar