OJK Wajibkan IJK Non-Bank Lakukan Hal ini

ojk-wajibkan-ijk-non-bank-lakukan-hal-ini Otoritas Jasa Keuangan.. (Adriansyah/PINDAINEWS)

PINDAINEWS -- Menjaga sekaligus meningkatkan performa, utamanya, dalam industi jasa keuangan (IJK), termasuk Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), merupakan sebuah keniscayaan. Namun, agar performa dan kinerja tetap moncer, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban LJKNB.

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mengabarkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan LJKNB menerapkan manajemen risiko secara efektif  dalam penggunaan teknologi informasi. Acuannya, Peraturan POJK Nomor 4/POJK.05/2021.

“POJK ini melengkapi seluruh POJK yang segera terbit. POJK itu pun dan mengarahkan LJKNB agar lebih baik lagi pada masa mendatang,” tandas Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK, Dewi Astuti, Rabu (7/4/2021).

Dewi meneruskan, kewajiban bagi LJKNB menerapkan manajemen risiko secara efketif dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan disruptif. Hal itu, lanjutnya, menyebabkan LJKNB harus melalukan penyesuaian agar efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional lebih maksimal.

Selain itu, lanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi juga berpotensi risiko yang bisa merugikan, tidak hanya LJKNB, tetapi juga konsumen. Karenanya, tegas dia, LJKNB wajib meminimalisir terjadinya risiko tersebut.

Kehadiran regulasi ini, lanjutnya, menjadi bentuk harmonisasi dan integrasi ketentuan. Pasalnya, terang dia, pada sektor IKNB belum terdapat ketentuan yang mengatur penerapan manajemen risiko berkenaan dengan penggunaan informasi teknologi.

Dewi menyebutkan LJKNB yang merupakan subjek peraturan ini adalah asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan (leasing), pergadaian, dan lembaga penjamin.

Kemudian, sambungnya, penyelenggara pelayanan peminajam dana berbasis TI (Financial Tecnology Peer to Peer Lending-Fintech P2L), lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pembiayaan sekunder perumahan, termasuk Badan Penyelengagra Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Perusahaan Nasional Madani PNM (Persero).

Ruang lingkup manajemen risiko teknologi informasi LJKNB, terang dia, yakni pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan  prosedur penggunaan TI, serta sistem pengendalian internal atas penggunaan TI.

Berdasarkan POJK ini, ungkap dia, LJKNB yang beraset total melebihi Rp 1 triliun wajib memiliki pusat data, komite pengarah teknologi informasi, kebijakan dan prosedur TI, serta wajib menyampaikan rencana pengembangan TI, termasuk rencana pemulihan bencana. "Aturan ini berlaku mulai tahun pertama sejak terbit pada 17 Maret 2021," cetusnya.

Lalu, tambah dia, LJKNB beraset total Rp 500 miliar-Rp1 triliun, wajib memiliki pusat data dan merekam serta mencadangkan data. Bagi LJKNB katagori ini, ucapnya, pemberlakuannya pada berlaku pada tahun kedua sejak aturan ini terbit," terang dia.

Kemudian, imbuh dia, kewajiban LJKNB beraset total maksimal Rp 500 miliar yakni merekam dan mencadangkan data. "Kentuan bagi LJKNB ini pada tahun ketiga sejak terbitnya regulasi tersebut," tambahnya.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar