Tegas, Pemerintah Larang Mudik Pakai Moda Transportasi Apa pun!

tegas-pemerintah-larang-mudik-pakai-moda-transportasi-apa-pun Apa pun moda transportasinya, masyaraakat tidak boleh mudik.. (net)

PINDAINEWS -- Pemerintah benar-benar serius menerbitkan pelarangan mudik Idul Fitri 2021, yang merupakan bagian upaya untuk mencegah, meminimalisir, sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tanah air.

Keseriusan itu tercermin pada terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13/2021. Isinya, tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mewartakan, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub(, Adita Irawati, Kamis (8/4/2021), mengemukakan, pengendalian transportasi tersebut melalui pelarangan penggunaan atau penghentian operasional sarana transportasi moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara,  termasuk perkeretaapian.

"Pelarangan penggunaan atau penghentian operasional sarana transportasi moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara,  termasuk perkeretaapian itu berlaku pada 6-17 Mei 2021,” tandas Adita. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubdar Kemenhub, Budi Setiyadi, menambahkan, ada mekanisme-mekanisme tertentu dalam penetapan pelarangan penggunaan moda transportasi itu. 

Di antaranya, ungkap dia, pelarangan penggunaan transportasi darat yakni kendaraan bermotor umum berjenis mobil bus dan mobil penumpang. 

"Termasuk kendaraan bermotor individu jenis mobil penumpang, bus, sepeda motor, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan," tegasnya.

Meski demikian, sambungnya, pihaknya menetapkan sejumlah pengecualian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada periode itu.  

Di antaranya, jelas dia, bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan karyawan swasta yang bekerja atau berperjalanan dinas yang dilengkapi surat tugas.

Pengecualian lainnya, lanjut dia, perjalanan mengunjungi keluarga yang sakit, anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil yang disertari seorang pendamping, kepentingan melahirkan, yang maksimal disertai 2 orang pendamping, dan pelayanan kesehatan darurat.

Pada periode 6-17 Mei 2021, Budi menyatakan, pemerintah membolehkan beberapa jenis kendaraan yang beroperasi. Yakni, sebutnya, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional TNI-Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, ambulan, pemadam kebakaran, dan mobil barang. 

"Termasuk kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri," tuturnya.

Selanjutnya, lanjut dia, juga terdapat pengaturan tentang wilayah lingkungan perkotaan yang masih boleh dibuka. Yaitu, sebut dia, Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.

"Lalu. perkotaan kawasan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Jogjakarta, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros," urainya.

Skema dan sistem pengawasannya, jelas dia, ditangani Polri yang dibantu TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dishub. Caranya, ucap dia, membuat titik-titik checkpoint di beberapa daerah.

Pada angkutan penyeberangan, lanjutnya, juga berlaku pengecualian bagi penyeberangan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bay-Lembar, dan Kayangan-Poto Tano, khusus angkutan kebutuhan logistik, bahan pokok, dan obat-obatan.

Tentang sanksinya, Budi menyatakan, hal itu pun termasuk dalam peraturan pelarangan mudik. "Tentu saja, ada sanksinya. Bentuknya sama seperti tahun lalu. Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan perjalanan harus putar balik. Kendaraan travel yang mengangkut penumpang, terkena sanksi tilang (bukti pelanggaran) Polri, ” tutupnya.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar