Muluskan Izin RSU Kasih Bunda, Ajay Priatna Minta Jatah Rp 3,2 Miliar

muluskan-izin-rsu-kasih-bunda-ajay-priatna-minta-jatah-rp-32-miliar Wali Kota Cimahi non-aktif, Ajay M Priatna, usai diperika KPK.. (antaranews.com)

PINDAINEWS, Bandung -- Kasus dugaan suap izin proyek sebuah rumah sakit di Kota Cimahi yang menyeret Wali Kota Cimahi (non-aktif), Ajay Muhammad Priatna, memasuki babak baru, yakni persidangan Hari ini, Ajay menjalani proses persidangan Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Melansir Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Jaksa Penuntut KPK mendakwa Ajay Muhammad Priatna menerima suap bernilai Rp 1,66 miliar. Dana suap itu untuk memuluskan izin proyek Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, yang berlokasi di Kota Cimahi.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Budi Nugraha, menyatakan, dugaannya, Ajay Muhammad Priatna menerima suap dari owner RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan. Jadi, kuat dugaan katanya, pemberian itu untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatan Ajay yang bertentangan dengan hukum.

Kuat dugaan, Ajay menerima sejumlah uang suap dari Hutama Yonathan secara bertahap periode Mei-November 2020.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut KPK pun mendakwa Ajay Muhammad Priatna meminta jatah dana kepada owner RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan, senilai Rp 3,29 miliar sebagai pelicin pengurusan izin proyek rumah sakit tersebut.

Budi Nugraha menjelaskan, permintaan Ajay itu merupakan 10 persen nilai kontrak keseluruhan pembangunan RSU tersebut. Selain itu, jatah itu pun menjadi bagian biaya koordinasi perizinan.

Namun, hingga tertangkap dan resmi menjadi tersangka, kuat dugaan, Ajay Muhammad Priatna baru menerima suap Rp 1,66 miliar.

Dalam persidangan itu, Ajay Muhammad Priatna hadir di PN Bandung sambil mengenakan rompi tahanan. Personil kepolisian bersenjata terlihat mengawal Ajay eks orang nomor satu Kota Cimahi, yang dulunya berstatus Kota Administratif dan berada di wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa Ajay Muhammad Priatna itu melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang HUkum Pidana (KUHP).

Dakwaan berikutnya, melanggar Pasal 12 B UU 31/1999 tentang Tindak Pindana Korupsi Tipikor Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar