Jurus Disnaker Kota Bandung Minimalisir Pelanggaran THR

jurus-disnaker-kota-bandung-minimalisir-pelanggaran-thr Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Saifudin.. (Trie Widiyantie/PindaiNews)

PINDAINEWS, Bandung -- Berdasarkan peraturan dan Undang Undang Ketenagakerjaan, pada periode hari-hari besar keagamaan, kalangan dunia usaha berkewajiban memberikan bonus non-gaji kepada para pekerjanya berupa Tunjangan Hari Raya (THR).

Namun, tidak sedikit kalangan dunia usaha yang menunaikan kewajibannya membayarkan THR kepada para pekerjanya. Karenanya, sebagai upaya meminimalisir adanya pelanggaran THR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, menyiapkan berbagai cara antisipatif.

"Di antaranya, meminitor pelaksanaan pemberian THR kepada para pekerja," tegas Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Saifudin, pada acara Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Jalan Aceh  Bandung, Selasa (27/4).  

Arief menyatakan, berkenaan dengan hal itu, Pemkot Bandung segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Bandung yang menegaskan, pembayaran THR maksimal H-7 Idul Fitri 2021. Dalam waktu dekat, ungkap dia, SE Wali Kota Bandung pun terbit dan tersebar kepada kalangan dunia usaha. 

"Setiap perusahaan wajib membayarkan THR sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan pemerintah. Jika terlambat, perusahaan terkena sanksi, berupa denda 5 persen," tegas Arief.

Dia mengemukakan, dasar pemberian THR tersebut yakni Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Inti SE itu, jelasnya, perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan dan batas waktunya H-7 Idul Fitri.

Kiat antisipasi lainnya, Arie mengutarakan, pihaknya pun membuka posko pengaduan, yang berkenaan dengan THR, bagi para pekerja. ‎"Lokasinya, Kantor Disnaker Kota Bandung, Jl. Martanegara nomor 4," katanya.

Pihaknya pun, sambungnya, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Tujuannya, jelas dia, untuk memastikan, bahwa penyelesaian masalah dan pengaduan pekerja bisa secara baik.‎ 


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar