Siapa Saja yang Boleh Pakai Kereta Khusus Non-Mudik?

siapa-saja-yang-boleh-pakai-kereta-khusus-non-mudik . (net)

PINDANEWS, Bandung -- Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pelarangan mudik Idul Fitri 2021. Hal itu sebagai upaya mencegah, meminimalisir, sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Meski demikian, pemerintah memberlakukan pengecualian pergerakan masyarakat selama periode pelarangan mudik Idul Fitri 2021, yaitu 6-17 Mei 2021. Di antaranya, perjalanan yang sifatnya non-mudik, seperti dinas, melayat anggota keluarga yang sakit atau meninggal, kepentingan kesehatan, logistik, dan sejenisnya.

Namun, tetap saja, ada persyaratan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan non-mudik selama periode pelarangan tersebut. Di antaranya, memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebuah wilayah, serta keterangan negatif Covid-19, baik berupa hasil Polymerase Chain Reaction (PCR), Swab Test, Rapid Test Antigen, maupun GeNose C-19 Test.

Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan non-mudik itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tetap mengoperasikan armadanya selama periode 6-17 Mei 2021. 

"Kami tetap mengoperasikan kereta jarak jauh hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik sesuai Surat Edaran (SE) Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021 dan SE Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (KA) Kementerian Perhubungan Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021," tandas Vice President Public Relations PT KAI (Persero), Joni Martinus, Senin (3/5/2021) malam.

Mantan Manager Hubungan Masyarakat (Humas) PT KAI (Persero) Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung ini menjelaskan, masyarakat yang boleh menggunakan kereta selama periode pelarangan mudik itu adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik. 

Yaitu, sebutnya, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi seorang anggota keluarga, dan kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. Surat keterangan itu hanya berlaku bagi yang berusia melebihi 17 tahun dan untuk sekali perjalanan pergi-pulang (pp).

Joni meneruskan, bagi pegawai instansi pemerintahan, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)-Tentara Nasional Indonesia (TNI), ada persyarat tertentu.

"Yakni, wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas calon pelaku perjalanan," tegas Joni.

Bagi pegawai swasta, sambungnya, juga wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan. 

Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum non-pekerja, sahut Joni, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik kepala desa atau lurah setempat. 

BACA JUGA : 

 

PT KAI Operasikan 19 Perjalanan Khusus Non-Mudik

BACA JUGA : 

 

PT KAI Daop 3 Cirebon Siapkan Enam Kereta Khusus


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar