F-PKS Desak Pemerintah Segara Ajukan Draf Revisi UU ITE

f-pks-desak-pemerintah-segara-ajukan-draf-revisi-uu-ite F-PKS Desak Pemerintah Segara Ajukan Draf Revisi UU ITE. (antaranews.com)

PINDAINEWS.-- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta mengapresiasi langkah pemerintah yang akan merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan meminta pemerintah segera mengajukan draf revisi UU tersebut ke DPR.

"Saya akan lebih apresiasi jika pemerintah segera mengajukan inisiatif revisi UU ITE ke DPR. Saya mendorong pemerintah untuk jangan terus melempar wacana di media, nanti waktunya terulur-ulur, keburu berakhir masa jabatan pemerintah," ujar Sukamta dikutip dari LKBN Antara. Minggu.(13/6/2021)

Dia mengapresiasi kerja Pemerintah yang akhirnya akan merevisi UU ITE, setelah sebelumnya seperti "maju-mundur" mau merevisi atau tidak UU tersebut.

Menurut dia, awalnya Presiden Jokowi ingin merevisi UU ITE bersama DPR karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan masyarakat lalu pemerintah malah membuat Tim Kajian UU ITE dan menyusun pedoman interpretasi.
​​​​​​​
"Setelah itu beropini seolah tidak perlu merevisi UU ITE, dengan wacana merevisi pasal-pasal pidana terkait ITE di dalam KUHP. Sekarang pemerintah sudah menyusun draft revisi dengan menambahkan pasal di UU ITE," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait hanya sekitar lima pasal dalam UU ITE yang akan di revisi karena harus melihat draf usulan revisi yang diajukan pemerintah.

Menurut Sukamta, ketika pemerintah sudah mengajukan draf revisi UU ITE, maka masing-masing fraksi akan menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM), lalu akan dibahas dan terjadi adu konsep serta gagasan.

"Soal substansi revisi yang dibuat oleh pemerintah nanti akan kita bahas di DPR. Sementara ini menurut kami substansinya masih berpotensi menjadi pasal karet," tandasnya.

Editor: DARMO SURYO

Komentar