Presiden Filipina Ancam Penjara Warganya yang Menolak untuk Divaksin

presiden-filipina-ancam-penjara-warganya-yang-menolak-untuk-divaksin Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. (antara)

PINDAINEWS--Warga Filipina yang menolak divaksin COVID-19 diancam dengan hukuman penjara. 

Ancaman itu dilontarkan langsung oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, di mana negaranya menyatakan perang dengan wabah virus terparah di Asia, yang telah merenggut lebih dari 1,3 juta kasus dan 23.000 kematian.

"Anda pilih, vaksin atau saya akan menjebloskan anda ke penjara," kata Duterte dalam pidatonya, seperti dilansir LKBN Antara, Senin (21/6/2021).

Dilaporkan, di Filipina sendiri, pendaftar vaksinasi masih terbilang rendah di sejumlah lokasi di ibu kota Manila.

Namun, pernyataan Duterte mendapat penentangan dari para pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa meski masyarakat diminta untuk bersedia divaksin, namun itu bersifat sukarela.

"Jangan salah paham, terjadi krisis di negara ini. Saya hanya jengkel dengan warga Filipina yang tidak mengindahkan pemerintah." tegas Duterte.

Hingga 20 Juni, otoritas Filipina telah menyuntikkan dosis lengkap kepada 2,1 juta orang, memperlambat progres menuju target pemerintah untuk memvaksin hingga 70 juta orang tahun ini.

Tercatat 110 juta penduduk di negara Asia Tenggara tersebut. Duterte, yang dikritik atas pendekatan tegas dalam menangani pandemi, mendukung keputusannya untuk tidak membuka sekolah kembali.

Selama pidato, presiden juga mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), setelah seorang jaksa ICC mengupayakan izin dari pengadilan untuk penyelidikan penuh terhadap pembunuhan perang narkoba di Filipina.

Duterte, yang pada Maret 2018 membatalkan keanggotaan Filipina dalam pakta pendirian ICC, menegaskan lagi bahwa dirinya tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan tersebut. Ia menyebut ICC "omong kosong".

"Mengapa saya membela atau menghadapi tuduhan di hadapan orang kulit putih. Anda pasti sudah gila," ucap Duterte, yang setelah mendapatkan kursi kepresidenan pada 2016 melancarkan kampanye antinarkoba, yang menewaskan ribuan orang.

Kelompok HAM mengatakan otoritas telah mengeksekusi tersangka narkoba, namun Duterte membela bahwa mereka yang terbunuh secara sadis menolak ditangkap.

Juru biciara ICC Fadi El Abdallah mengatakan: "Mahkamah merupakan sebuah lembaga yudisial independen, dan tidak mengomentari pernyataan berbau politik."


Editor: Haris Pam

Komentar