Di Indramayu, Empat Pelanggar PPKM Darurat Pilih Sanksi Kurungan

di-indramayu-empat-pelanggar-ppkm-darurat-jalani-sanksi-kurungan Di Indramayu, empat pelanggar PPKM pilih sanksi kurungan.. (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS, Indramayu -- Sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat pada masa penerapan Pemberlakuan Pemabtasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah memberlakukan sejumlah regulasi beserta sanksi bagi para pelanggarnya. 

Terbukti, di Kabupaten Indramayu, total nilai sanksi denda para pelanggar PPKM bernilai ratusan juta rupiah.

Melansir Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Kabupaten Indramayu, total denda pelanggar PPKM Darurat melebihi Rp 600 juta rupiah. 

"Nilai denda pelanggar PPKM Darurat sebanyak Rp 601 juta. Denda itu dibayarka sebanyak 108 pelanggar, baik individu maupun badan hukum, termasuk perusahaan besar," tandas Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri (PN) Indramayu. Fatchu Rochman.

Dia mengemukakan, total denda itu langsung masuk kas negara. Artinya, jelas dia, uang denda pada instansi Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, atau lainnya. Dia mengatakan denda tersebut terkumpul sejak PPKM Darurat bergulir hingga 16 Juli 2021. 

Putusan sanksi denda pun, sambung dia, mulai terendah hingga tertinggi. Namun, ungkap dia, pada 16 Juli 2021, terdapat perusahaan yang melanggar PPKM Darurat. Kedua korporasi itu, sahut dia, terkena sanksi denda masing-masing Rp 30 juta.

Pada sisi lain, di antara ke-108 pelanggar PPKM Darurat itu, seperti halnya di Tasikmalaya, empat orang pelanggar memilih menjalani pidana kurungan. Bedanya, di Tasikmalaya, sanksi kurungan pidana selama tiga hari, kata dia, di Indramayu, selama lima hari. "Ada beberapa pelanggar yang belum menjalani masa  hukuman karena masih menjalani isolasi mandiri," ujarnya.

Ia menambahkan dari 108 pelanggar empat di antaranya memilih pidana kurungan badan selama 5 hari, di mana ada satu pelanggar yang belum dieksekusi, dikarenakan menjalani isolasi mandiri.

Penerapan sanksi ini, terangnya, dasarnya yaitu Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah (Pemporv) Jabar Nomor 5/2021 Tentang Perubahan Atas Perda Pemprov Nomor 13/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar