Saat Idul Adha, Kereta Jarak Jauh Hanya Bagi Perjalanan Tertentu

saat-idul-adha-kereta-jarak-jauh-hanya-bagi-perjalanan-tertentu Argo Parahyangan.. (net)

PINDAINEWS, Bandung -- Situasi berbeda terjadi pada momen Idul Adha 2021, khususnya, dalam hal transportasi massal, yakni perkeretaapian. Pasalnya, Idul Adha 2021 masih termasuk dalam agenda Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kareanya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) memberlakukan kebijakan pada masa libur Idul Adha 1442 H yaitu keberangkatan 20-25 Juli 2021. 

"Pada periode itu, seluruh perjalanan Kereta Jarak Jauh hanya perjalanan tertenu. Yaitu, mereka yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal, serta kepentingan mendesak," tandas Manager Hubungan Masyarakat (Humas) PT KAI (Persero) Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung, Kuswardoyo, Senin (19/7/2021).

Kus, sapaan akrabnya, menjelaskan kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 54/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Kus menegaskan, berdasarkan Instruksi Mendagri 18/2021, beberapa bidang yang termasuk sektor esensial yakni keuangan dan perbankan, pasar modal, Teknologi Industri dan komunikasi. Kemudian, lanjutnya, sektor perhotelan non-penanganan Covid-19, dan industri berorientasi ekspor.

Sedangkan bidang yang termasuk sektor kritikal, sebutnya, yaitu kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu, tuturnya, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi. "Termasuk sektor makanan minuman dan penunjangnya. Begitu juga dengan pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, plus obyek vital nasional dan proyek strategis nasional, seperti konstruksi, serta utilitas dasar," papar dia.

Lalu, apa yang menjadi syarat masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta jarak jauh pada massa libur Idul Adha 2021?

Vice President Public Relation PT KAI (Persero), Joni Martinus, mengimbuhkan, para pekerja sektor kritikal dan esensial wajib memiliki keterangan berupa surat tanda registrasi pekerja, atau surat Keterangan lainnya yang diterbitkan pemerintah daerah setempat.

"Bisa juga berupa surat Tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2, bagi pekerja pemerintahan, dan berstempel atau tanda tangan elektronik," terang Joni.

Soal bepergian kepentingan mendesak, Joni menerangkan, yaitu masyarakat dalam kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi seorang anggota keluarga. Lalu, sambungnya,, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. Termasuk,  ucapnya, pengantar jenazah non-Covid-19 yang jumlah maksimalnya lima orang.

Dalam hal ini, imbuh Joni, pelanggan yang bepergian karena kepentingan mendesak harus menunjukkan surat keterangan perjalanan. "Di antaranya, surat rujukan rumah sakit atau surat pengantar perangkat daerah setempat. Atau, surat keterangan kematian, dan surat keterangan lainnya," kata Joni.

Namun, ujarnya, setiap calon penumang kereta Jarak Jauh wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Rapid Test Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan atau Rapid Test Atigen, yang masa berlakunya maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. "Khusus penupang kereta jarak jauh di wilayah Jawa, wajib menunjukkan kartu vaksinasi," tegasnya.

Kus menimpali, ada pengecualian pada syarat kartu vaksinasi, yaitu bagi calon penumpang yang tidak atau belum menjalani vaksinasi karena faktor medis. "Hal itu,  dibuktikan surat keterangan dokter spesialis dan pelanggan berkepentingan mendesak," tutup Kus, seraya menambahkan, bahwa kereta jarak jauh hanya bagi calon penumpang berusia minimal 18 tahun.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar