Para Debt Collector, Perhatikan Regulasi Baru OJK Ini

para-debt-collector-perhatikan-regulasi-baru-ojk-ini OJK terbitkan regulasi bagi para debt collector.. (net)

PINDAINEWS -- Terjadinya keresahan masyarakat berkenaan dengan sikap para penagih utang (debt collector) membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan intervensi. Di antaranya, menerbitkan sejumlah regulasi bagi para debt collector. Apa saja peraturan itu?

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mengabarkan, OJK meminta para debt collector atau penagih utang selalu membawa dokumen resmi saat menagih cicilan atau utang kepada debitur. Hal itu, agar citra industri pembiayaan menjadi lebih baik. 

“Saat menagih cicilan kendaraan, perusahaan harus memastikan bahwa petugas penagih telah mereka bekali oleh beberapa dokumen,” tandas Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi Idris, Senin (26/7/2021).

Riswinandi melanjutkan, sejumlah dokumen yang harus selalu menjadi bekal debt collector melakukan penagihan, sambungnya, yakni kartu identitas, sertifikat profesi, surat tugas, dan bukti penjaminan fidusia.

“Dokumen tersebut harus senantiasa mereka (debt collector) bawa dan gunakan untuk memperkuat aspek hukum saat supaya penarikan unit," jelasnya.

Riswinandi mengakui bahwa saat ini, citra debt collector kurang baik. Penyebabnya, jelas dia, cara penagihan utang dan penarikan unit kendaraan yang mereka lakukan tidak sesuai standar operasional. Bahkan, sambungnya, tidak jarang disertai aksi kekerasan.

Memang, ungkapnya, pemerintah, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengizinkan perusahaan pembiayaan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penagihan pembiayaan, sebagai kreditut, korporasi pembiayaan harus senantiasa mengevaluasi kebijakan dan prosedur penagihan yang dilakukan pihak ketiga.

“Jika memang perusahaan pembiayaan boleh memberikan sanksi tegas kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan,” jelasnya.

Pada sisi lain, Riswinandi menyatakan, pihaknya mengingatkan seluruh korporasi pembiayaan agar mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur sebelum melakukan penagihan.

Imbauan kepada debt collector, tuturnya, agar menghindari aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan risiko hukum saat proses penarikan. Misalnya, terang dia, menggunakan pengancaman, tindakan bersifat memalukan, dan termasuk tekanan secara fisik dan verbal.

“Jika tetap melakukannya, ada ada potensi hukum pidana, sosial, dan stigma negatif masyarakat, khususnya, terhadap industri dan pembiayaan,” tuturnya.


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar