Gerebek Pinjol Ilegal di Yogyakarta, Polda Jabar Giring 89 Orang

gerebek-pinjol-ilegal-di-yogyakarta-polda-jabar-giring-89-orang Polda Jabar giring puuhan orang terduga kolektor pinjol ilegal.. (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS, Bandung -- Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara tegas, meminta jajarannya, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menangani marakna kasus Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) ilegal secara maksimal.

Itu karena keberadaan pinjol ilegal benar-benar meresahkan masyarakat. Tidak hanya soal suku bunganya yang sangat tidak wajar, yakni melebihi ketetapan Bank Indonesia dan perbankan pelaksana, tetapi juga cara penagihannya, yang dugaannya, kerap bersifat intimidatif.

Adanya hal itu, Polri pun menindaklanjutinya secara sigap. Seperti yang dilakukan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

Mengutip sejumlah sumber, pada Kamis (14/10/2021) malam, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar menggerebek sebuah lokasi kantor pinjol ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam aksi itu, Polda Jabar menggiring 89 orang, yang dugaannya merupakan debt collector puluhan aplikasi pinjol.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskimsus) Polda Jabar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Arif Rahman, mengiyakan, bahwa 89 orang yang dugaannya menjadi debt collector puluhan aplikasi pinjol itu berkantor di kawasan DIY. "Ini (kasus) terungkap berkat laporan seorang korban pinjol di Jabar," tandas Arif, Jumat (15/10/2021).

Arif menjelaskan, setelah penyelidikan dan penelusuran, hanya satu di antara 23 pinjol yang dioperasikan ke-89 orang itu yang resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sisanya, sahut dia, tidak berizin alias ilegal.

Pihaknya pun, kata dia, membawa sekitar ratusan unit telepon selular dan komputer. Dugaannya, ratusan barang tersebut digunakan oleh para debt collector pinjol ilegal tersebut.

"Kami menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (2) dan/atau Pasal 45 jo. Pasal 29 Undang Undang ITE 19/2016. Kami pun menerapkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen," tutup Arif.

BACA JUGA : 

Ada Warga Pinjam Dana pada 120 Aplikasi Pinjol Ilegal


Editor: Erwin Adriansyah

Komentar