Soal Pinjol Ilegal, Giliran Polda Kalbar yang Beraksi.

soal-pinjol-ilegal-giliran-polda-kalbar-yang-beraksi . (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS -- Jajaran Kepolisian Repubik Indonesia (Polri) sangat serius menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berkenaan dengan keberadaan Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) ilegal, yang sangat meresahkan masyarakat.

Buktinya, belum lama ini, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Polda Jabar menggerebek dua lokasi yang dugaannya menjadi tempat operasional pinjol ilegal, yakni Tangerang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Setelah Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, kini, giliran Polda Kalimantan Barat (Kalbar) yang unjuk gigi menyikapi keberadaan pinjol ilegal.

Mengutip sejumlah sumber, Polda Kalbar menggeruduk dan menggerebek kantor PT Sumber Rejeki Digital (SRD) di Jalan Veteran, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, yang dugaannya menjadi kantor operasional pinjol ilegal.

Dalam aksi penggerebekan itu, Polda Kalbar menggiring belasan orang. Dugaannya, mayoritas mereka berperan sebagai operator dan Desk Collection (Deskcoll).

Selain menggiring belasan orang, Polda Kalbar pun membawa beberapa peralatan. Yaitu, sebanyak 22 unit laptop. Lalu, 18 unit telepon selular, Kemudian, sembulan unit Computer Personal Unit (CPU). Termasuk, tujuh lembar SIM Card, tiga modem, dan beberapa dokumen.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kalbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Luthfie Sulistiawan, ada hal yang menjadi dasar pihaknya menggerebek lokasi itu. Yakni, ujar dia, laporan masyarakat.

"Informasinya, ada sebuah tempat, dugaannya, berfungsi sebagai kantor pinjol ilegal. Lalu, kami selidiki. Selanjutnya, kami gerebek," tandas Luthfie Sulistiawan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, PT Sumber Rezeki Digital, yang beromzet sekitar Rp 3,2 miliar, memiliki 66 karyawan, serta sekitar 1.600 orang nasabah, mengoperasikan 14 aplikasi pinjol.

Parahnya, seluruh aplikasi itu tidak berizin dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias ilegal.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar