Sikap Tegas PT KAI Jaga Aset Negara

sikap-tegas-pt-kai-jaga-aset-negara PT KAI Daop 2 Bandung tertibkan puluhan rumah di kawasan Jalan Anyer.. (pindainews/ISTIMEWA)

PINDAINEWS, Bandung -- Menjaga keberadaan aset negara  menjadi kewajiban setiap elemen masyarakat, tidak terkecuali korporasi berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Agenda itu pun terus digulirkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero).

Terbaru, PT KAI (Persero) Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung menertibkan sebanyak 26 unit rumah yang berada pada lahan milik PT KAI (Persero) di kawasan Jalan Anyer Dalam RT 05 dan RT 06-RW 04 Kelurahan Kebonwaru Kota Bandung.

"Ini sebagai upaya kami menjaga dan mengamankan aset negara," tandas  Manager Hubungan Masyarakat PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, Kuswardojo, Jumat (26/11/2021).

Penertiban ke-26 bangunan itu, jelas Kus, sapaan akrabnya, sebagai wujud keseriusan KAI dalam menjaga aset negara dan sekaligus melakukan optimalisasi aset itu. Selama ini, sambung Kus, pihaknya tidak menerbitkan izin kepada warga yang menjadi penghuni ke-26 rumah tersebut.

Kus mengutarakan, sebanyak 14 di antara 26 penghuni rumah yang terkena penertiban tersebut menyatakan sepakat dan bersedia meninggalkan lokasi tersebut. Ke-14 penghuni rumah itu menerima biaya bongkar yang nilainya Rp 250 ribu per meter.

"Sisanya, yakni 12 penghuni lainnya, masih bersikeras mempertahankan dan enggan meninggalkan lokasi," ucap Kus.

Penertiban itu, ujar Kus, bergulir berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dan regulasi. Kus menegaskan, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang melarang pihaknya melakukan penertiban yang didukung aparat kewilayahan setempat, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atas aset di lokasi itu. .

Sejatinya, beber dia, sejak Mei 2021, pihaknya melakukan upaya persuasif kepada pengguna lahan itu. Caranya, melalui sosialisasi secara langsung.

Lalu, kata dia,  menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat pengguna lahan  aset terkena penertiban secara tertulis yang tembusannya kepada aparat kewilayahan.

"Isinya, kami senantiasa terbuka untuk berkomunikasi dengan warga di lokasi tersebut," tukasnya. 

Dasar lain bukti kepemilikan aset di kawasan itu, imbuh Kus, yakni Sertifikat Hak Pakai No.6/1988. Selain itu, juga adanya surat keterangan Konfirmasi Bidang Tanah  yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa asset beserta batas batasnya itu merupakan milik negara yang dikelola PT KAI (Persero).

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar