Respon KPK Soal Kasasi Sang Menteri

respon-kpk-soal-kasasi-sang-menteri Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.. (net)

PINDAINEWS -- Beberapa waktu lalu, Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memutuskan untuk memperberat sanksi bagi Menteri Kelautan dan Perikanan non-aktif, Edhy Prabowo, berkaitan dengan dugaan suap ekspor benih udang lobster.

Bentuknya, pidana penjara selama 9 tahun dan beberapa sanksi lainnya. Yakni, menyetorkan uang pengganti Rp 9,6 miliar plus 77 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Jika tidak terpenuhi, negara menyita harga kekayaannya untuk kemudian dilelang.

Jika hasil lelang belum sesuai uang pengganti, Edhy Prabowo wajib mendekam di dalam bui selama tiga tahun.

Putusan itu lebih berat daripada putusan persidangan perdana. Pada proses persidangan perdana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Edhy Prabowo berupa penjara lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subisider enam bulan penjara.

Ternyata, Sang Menteri menolak putusan tersebut. Karenanya, Edhy Prabowo mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Adanya pengajuan kasasi tersebut, berarti vonis bagi Edhy Prabowo belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pengajuan kasasi oleh Edhy Prabowo kepada MA. Caranya, mempersiapkan sejumlah dokumen dan berkas.

Ali Fikri, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, menyatakan, seiring dengan pengajuan kasasi oleh Edhy Prabowo kepada MA, pihaknya pun menyiapkan sejumlah langkah.

"Di antaranya, kami, dalam hal ini, tim jaksa (KPK) mempersiapkan sejumlah data. Selain itu, juga menyusun kontra memori kasasi untuk membantah berbagai argumentasi terdakwa (Edhy Prabowo)," tandas Ali Fikri Senin (29/11/2021).

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar