Lindungi Kaum Hawa dan Anak-anak, Pemerintah Berlakukan UU TPKS

lindungi-kaum-hawa-dan-anak-anak-pemerintah-berlakukan-uu-tpks Pemerintah sahkan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.. (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS -- Hingga kini, aksi kekerasan seksual, baik terhadap kaum wanita, maupun anak-anak, masih cukup marak terjadi. Seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu.

Seorang pegasuh pondok pesantren, Madani Boarding School, Herry Wirawan, secara sadis, menggauli cukup banyak santri perempuan yang masih berusia di bawah umur. Beberapa di antaranya hamil, bahkan melahirkan.

Karenanya, pemerintah terus berusaha keras agar kejahatan dan kekeasan seksual tereliminir. Satu caranya, mengesahkan Undang Undang (UU) 12/2022 yakni UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Mengutip sejumlah sumber, berlakunya UU TPKS secara resmi sejak ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni 9 Mei 2022.

Setelah ditandatangani Jokowi, sapaan akrabn orang nomor satu di tanah air, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenku-HAM), mengundangkan UU TPKS yang terdiri atas 93 pasal yang dilengkapi penjelassan setiap pasalnya, tersebut.

Sebenarnya, pemerintah memperjuangkan terbitnya UU TPKS sejak sadu dekade silam atau 2012. Saat itu, masih berupa Rancangan Undang Undang (RUU) Pidana Kekerasan Seksual (PKS).

Akhirnya, pada 12 April 2022, ketukan palu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-Ri) mendandai pengesahan RUU PKS menjadi UU TPKS, yakni saat Paripurna DPR-RI ke-19 Masa Persidangan IV 2021-2022.

Jokowi menyatakan harapannya, kehadiran regulasi baru ini bisa melindungi para korban kekerasan seksual sekaligus meminimalisir aksi bejat tersebut.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar