Sengketa Lahan Bandung Zoo-Pemkot Terus Bergulir

sengketa-lahan-bandung-zoo-pemkot-terus-bergulir Kebun Binatang Bandung.. (net)

PINDAINEWS -- Sengketa lahan bisa terjadi dan dialami banyak pihak. Seperti halnya lahan Bandung Zoo Agriculture atau Kebun Binatang Bandung, di kawasan Jalan Taman Sari.

Hingga kini, lahan yang menjadi lokasi Bandung Zoo Agriculture menjadi sengketa antara yayasan pengelola wahana wisata itu dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Berdasarkan catatan aset daerah, yakni Kartu Inventaris Barang (KIB), Pemkot Bandung tetap mengklaim sebagai pemilik lahan Bandung Zoo Agriculture. Sejak 2005, Bandung Zoo Agriculture tercantum dalam KIB.

Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah (Simda-BMD) mencatat, lahan seluas 13,9 hektare itu di Jalan Kebun Binatang 6, Lebak Siliwangi, Coblong, Kota Bandung bernilai Rp 46,8 miliar merupakan lokasi Bandung Zoo Agriculture.

Hal itu membuat Pemkot Bandung mengajutkan penagihan biaya sewa kpada Yayasan Margasatwa Tamansari, selaku pengelola Bandung Zoo Agriculuter bernilai Rp 13,5 miliar sebanyak tiga kali.

Yayasan Margasatwa Tamansari tidak tinggal diam. Pengelola Kebun Binatang Bandung ini menerbitkan legal opinion. Yayasan pun menganggap Pemkot Bandung tidak memahami sejarah.

I Gde Pantja Astawa, Anggota Dewan Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari, menilai penilaian Pemkot Bandung soal lahan Bandung Zoo Agriculture tidak mengacu pada aspek hukum dan historical-nya.

Pihaknya, jelas dia, yang membentuk tin, mengkaji sengketa ini, Pihaknya pun mempelajari 15 peraturan, termasuk Undang Undang (UU). Hasilnya, terbit rekomendasi tim bentukan Yayasan Taman Margasatwa Tamansari, yaitu mendaftarkan Bandung Zoo Agliculture kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi.

Yayasan ini, ujar dia, mengelola Bandung Zoo Agliculture selama 89 tahun. Artinya, tegas dia, pihaknya menampik anggapan lalai mendaftar dan mengurus sertifikasinya.

Menanggapi hal itu, Herman Hari Rustaman, Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung, menegaskan, pihaknya memiliki sejumlah bukti, baik fakta sejarah maupun secara hukum.

Antara lain, sebutnya, perjanjian sewa. Lalu, kata dia, pihaknya pun memasang plang kepemilikan dan sejumlah patok pada areal itu.

"Kami pun punya bukti sewa lahan itu. Jadi, kami sangat yakni bahwa lahan itu milik Pemkot Bandung," sembur Herman.

Herman menyatakan, Yayasan Margasatwa Tamansari hanya memiliki akta pengikkat jual beli lahan sebagai dasar untuk mengklaim kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung.

Berdasarkan dua saksi ahli hukum pertanahan Universitas Gajah Mada (UGM) dan pakar perdata Universitas Padjadjaran (Unpad), akta pengikat jual beli itu belum menjadi bukti kepemilikan lahan yang sah.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar