Kisruh Bandung Zoo: Tidak Ada Perjanjian Sewa dengan Pemkot Bandung?

kisruh-bandung-zoo-tidak-ada-perjanjian-sewa-dengan-pemkot-bandung Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo Garden.. (net)

PINDAINEWS -- Sengketa lahan di kawasan Jalan Taman Sari yang kini menjadi destinasi wisata andalan Kota Bandung, yakni Bandung Zoo Garden, antara Yayasan Margasatwa Tamansari dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, masih berlangsung.

Pemkot Bandung mengklaim lahan itu merupakan aset pemerintah. Pemkot Bandung pun menilai pengelola Bandung Zoo Garden tidak memenuhi kewajibannya membayar sewa lahan, yang bernilai miliaran rupiah.

Namun, Yayasan Margasatwa Tamansari mengklaim bahwa tidak ada perjanjian sewa lahan Bandung Zoo Agriculture Garden dengan Pemkot Bandung.

"Perjanjian lahan itu, semestinya, mengacu pada kepemilikan sertifikat. Sampai kini, lahan seluas 14 hektare yang menjadi Bandung Zoo Garden ini belum berserfitikat," tandas I Gde Pantja Astawa, anggota Dewan Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari.

Pakar Hukum Tata Negara ini meneruskan, berdasarkan pengkajian, apabila Pemkot menganggap lahan Bandung Zoo Garden sebagai aset daerah, harus merujuk pada Undang Undang (UU) Pembendaharaan Negara.

Hal itu, jelasnya, berdasarkan pada pemilikan sertifikat. Sedangkan Pemkot Bandung pun, ujarnya, tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan yang menjadi Bandung Zoo Garden.

"Jadi, apa yang menjadi dasar Pemkot Bandung mengklaim adanya sewa menyewa lahan? Ini tidak logis," ucapnya.

Pihaknya, sambung dia, membentuk tim dan menerbitkan pendapat hukum. Isinya, sahut dia, tentang status hak atas lahan Bandung Zoo Garden agar pihak yang paling berhak menjadi pemilik lahan itu terungkap.

Berdasarkan pengkajian dan pendapat hukum, Pantja menyatakan, pihaknya menyarankan Yayasan Margasatwa Tamansari mendaftarkan lahan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Acuannya, terang dia, Pasal 76A Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16/2021.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar