Kementerian Keuangan Punya Cara Turut Jaga Stabilitas Pangan

kementerian-keuangan-punya-cara-turut-jaga-stabilitas-pangan Sebuah areal persawahan.. (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS -- Stabilitas pangan menjadi hal penting agar pereknomian di Indonesia tetap berada pada level stabil. Karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) punya cara agar stabilitas pangan tetap terjaga.

Bagaimana caranya?

Mengutip sejumlah sumber, demi terciptanya stabilitas dan ketahanan pangan 2023 yang lebih kokoh, Kemenkeu menyiapkan dana bernilai besar. Yakni Rp 95 triliun.

Kemenkeu menyatakan, dana Rp 95 triliun itu pemanfaatannya menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan, termasuk perluasan akses.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Indoensia (DPR), Selasa (20/9/2022), Isa Rachmatawarta, mengemukakan, nilai anggaran stabiltias dan ketahanan pangan 2023 itu lebih besar 0,9 persen daripada tahun ini, yang nominalnya Rp 94,1 triliun.

Dana bernominal Rp 95 triliun itu, jelasnya, mayoritas merupakan Belanja Pemerintah Pusat bernominal Rp 72,9 triliun. Sisanya, lanjut dia, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) bernilai Rp 22,1 triliun.

Cakupan pemanfaatan dana itu, sambungnya, yakni meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis. "Termasuk, membentuk SDM (Sumber Daya Manusia) pertanian dan perikanan yang lebih berdaya saing," tandasnya.

Penggunaan lainnya, tambah dia, yakni lebih menggeliatkan pemanfaatan teknologi dan data. Lalu, lanjutnya, mengembangkan inovasi. Berikutnya, kata dia, memperkuat logistik pangan nasional. Termasuk, imbuhnya, transformasi sistem pangan berkelanjutan.

"Selain itu, juga untuk mempercepat penuntasan pembangunan sejumlah infrastruktur sistem irigasi dan bendungan," kata dia.

Penyaluran dan pengalokasian dana itu, ungkap dia, kepada sejumlah kementerian. Antara lain, ungkapnya, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PUPR(), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Target pemanfaatannya, beber dia, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencakup penerapan budidaya padi berluas lahan sekitar 279 ribu hektar dan budidaya jagung seluas 40 ribu hektar.

Kemudian, pnerapan budidaya kedelai seluas 350 ribu hektar. Lalu, sekitar 9.200 unit alat penangkap ikan ramah lingkungan. Selanjutnya, sekitar 118 juta ekor benih dan calon induk ikan. Juga, sekitar 300 unit chest freezer.

Khusus infrasturktur pertanian, pemanfaatannya pada pembangunan lanjutan 23 unit bendungan. Membangun tujuh unit bendungan baru.

Lantas, membangun jaringan irigasi yang mengairi 6.900 hektar areal persawahan. Kemudian, merehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 hektare. 

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar