Tenaga Honorer Jadi Prioritas Pemkot Bandung

tenaga-honorer-jadi-prioritas-pemkot-bandung . (Ilustrasi/net)

PINDAINEWS --- Sepertinya, para tenaga honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Katagori II (K-2) sumringah.

Penyebabnya, kalangan K-2 menjadi prioritas Pemkot Bandung berkenaan dengan pengangkatan statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adi Junjunan Mustofa, Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Bandung, menjelaskan, tenaga honorer K2 yang menjadi prioritas adalah mereka yang lolos pendataan tahun 2010, dan seharusnya, pada 2018-2019 berstatus PPPK.

Adi Junjunan Mustafa meneruskan, Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018, menyatakan, lima tahun pasca terbitnya PP 49/2018 pekerjaan pemerintahan harus dikerjakan oleh Aparatus Sipil Negara (ASN).

Jadi, jelasnya, pekerjaan pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh ASN dan PPPK. Peraturan itu pun, lanjutnya, tidak membolehkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melantik para pegawainon-ASN.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-REB), Mei 2022 hingga tahun depan, menjadi batas waktu penerapan PP 49/2018.

Kemudian, Kementerian PAN-RB menerbitkan SE baru. Isinya, jelas dia, meminta pemerintah daerah agar mendata-ulang seluruh non-ASN.

"Termasuk tenaga honorer, yang berpeluang menjadi PPPK berdasarkan sejumlah kriteria. Satu di antaranya, hingga Desember 2021, bekerja minimal satu tahun," tandas dia.

Kriteria lainnya, sambung dia, menerima instruksi pekerjaan yang disampaikan unit organisasinya.

Akan tetapi, Adi Junjunan Mustofa menegaskan, tidak seluruh tenaga honorer bisa berubah status menjadi PPPK. Karena itu, tegas dia, honorer K-2 yang menjadi prioritasnya.

Editor: Erwin Adriansyah

Komentar