Seminar Binpersman Untuk Solusi Non Job para Pati TNI

seminar-binpersman-untuk-solusi-non-job-para-pati-tni Wadansesko TNI, Mayjen TNI AD Kukuh Surya.. (pindainews/ISTIMEWA)

PINDAINEWS--  Perkembangan teknologi yang sangat pesat, perubahan demografi, sosial budaya, perubahan lingkungan, serta gejolak arus globalisasi, telah menyebabkan perubahan drastis yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Tak terelakkan pula, gejolak dan perubahan itu akan mempengaruhi kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan  tugas serta fungsi  organisasi yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Wakil Komandan Sekolah Sataf Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Angkatan Darat (AD) Kukuh Surya , pada Seminar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia (Binpersman) yang digelar pada Rabu (30/11/2022). 

Menurut Wadansesko TNI, guna memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM yang ideal dalam suatu organisasi, tentunya dibutuhkan upaya pembinaan SDM secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 

Dengan fenomena permasalahan Binpersman yang terjadi beberapa tahun terakhir, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non kementrian,  terlihat bahwa pelaksanaan Binpersman belum sesuai harapan.

"Hal tersebut dapat terdeteksi dari berbagai isu permasalahan Binpersman yang muncul di ranah publik termasuk di berbagai media sosial," ujar Kukuh.

Dalam seminar bertemakan "Integrasi Binpersman dalam Mewujudkan Sistem Pengawakan Organisasi yang Ideal di Lingkungan TNI  dan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian",  Kukuh menyatakan bahwa fenomena ini telah terbukti pada tahun 2019, dimana Binpersman di lingkungan TNI menjadi sebuah isu nasional.

Pada saat itu terdapat 788 prajurit TNI berpangkat Kolonel dan 150 Perwira Tinggi TNI non job alias tidak memiliki ruang jabatan. Fenomena tersebut di lingkungan TNI terkenal dalam istilah “Tragedi Binsperman” yang menimbulkan pro-kontra masyarakat.

Ini membuat Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan menambah 60 jabatan Pati dalam struktur organisasi TNI.

"Fenomena non job tersebut pada kenyataannya juga terjadi baik di lingkungan orgnaisasi Polri maupun di lingkungan organisasi kementerian maupun non kementerian. Isu validasi organisasi di lingkungan Polri  sangat mirip dengan apa yang dilakukan di lingkungan TNI," katanya.

Pada lingkungan  kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, ada penyetaraan atau bahkan penghapusan jabatan administrasi pada eselon III-IV 4 menjadi jabatan funsional. 

Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan  gejolak bagaikan gelombang tsunami yang menerpa jajaran pejabat strutural dan pengawas di kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Pada sisi lain muncul isu banyaknya personil ASN yang memiliki kepangkatan lebih tinggi namun menduduki jabatan eselon yang lebih rendah.

Di antara beberapa fenomena yang terjadi, terlihat bahwa solusi penambahan jabatan perwira tinggi pada lingkungan TNI melalui Peraturan Presiden Republik )perpres) 66/2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia tertanggal 18 Oktober 2019 dan implementasinya pada 2020.

Namun,, pada kenyataannya tidak hal itu belum bisa menjawab dan mengatasi kelebihan personel khususnya perwira tinggi lingkungan TNI, karena fenomena non-job tersebut pada akhir 2021 muncul lagi.

Solusi penambahan jabatan tersebut sekaligus membuktikan bahwa akar masalah terjadinya fenomena perwira non job di lingkungan TNI bukan kurangnya ruang jabatan perwira tinggi dalam struktur organisasi TNI.

Secara logika, struktur jabatan dalam suatu organisasi disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi organisasi, bukan sebaliknya yaitu struktur organisasi disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pertumbuhan jumlah personel agar semua mendapatkan ruang jabatan.

"Dari uraian permasalahan Binpersman tersebut, Perwira Siswa Dikreg-L Sesko TNI TA 2022 sebagai bagian dari aparatur pemerintah, berupaya ikut berkontribusi dalam mencari alternatif solusi masalah Binpersman, melalui kajian ilmiah dilanjutkan dengan penyeleggaraan kegiatan seminar ini," kata Kukuh.

Kukuh Berharap bahwa dari seminar ini muncul gagasan dan pemikiran baru yang mampu melahirkan suatu alternatif solusi berupa konsep integrasi Binpersman di lingkungan TNI dan kementerian/ lembaga pemerintah non-holistik, logis, objektif, solutif, sistematis, akuntabel dan implementatif serta visioner, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia maju.    

Editor: Haris Pam

Komentar